KANNI Kabupaten Bogor Dukung Sikap Tegas Gubernur Jabar Bubarkan Ormas Meresahkan

- Redaksi

Senin, 12 Mei 2025 - 12:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat./Dok.Ist

Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat./Dok.Ist

KANNIADVOKASI.ID – Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan tegas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyerukan pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terbukti meresahkan masyarakat.

Menurut Gubernur Dedi, kehadiran ormas seharusnya menjadi bagian dari solusi sosial, bukan malah menjadi pemicu konflik dan keresahan di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

Merespons hal tersebut, Haidy Arsyad selaku perwakilan KANNI Kabupaten Bogor menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Dedi.

Ia menilai, sikap tersebut sangat sejalan dengan keinginan publik yang menginginkan ketertiban, keamanan, dan supremasi hukum ditegakkan secara konsisten.

“Masyarakat membutuhkan suasana sosial yang tenteram, tidak ada intimidasi, kekerasan, maupun pemaksaan kehendak oleh kelompok manapun,” ujar Haidy pada Senin (12/5/2025).

Ia juga menegaskan bahwa ormas yang menyimpang dari fungsi sosialnya dan bahkan melanggar hukum, patut untuk dievaluasi secara menyeluruh.

“Jika terbukti mengganggu ketertiban umum dan melawan hukum, maka pembubaran melalui mekanisme hukum yang berlaku adalah langkah yang tepat,” tambahnya.

Haidy menyerukan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah pusat untuk mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat demi menciptakan tatanan sosial yang aman dan beradab.

“Media juga memiliki peran strategis untuk ikut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ketertiban umum dan mendorong transparansi dalam penegakan hukum terhadap ormas-ormas yang bermasalah,” pungkasnya.

KANNI Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk berdiri bersama pemerintah provinsi demi menjaga Jawa Barat sebagai ruang hidup yang damai dan inklusif bagi seluruh warganya. ***

Berita Terkait

Kuasa Hukum Berry Bertrandus Laporkan Pencemaran Nama Baik ke Polda Sulut
Alumni dan Mahasiswa STIHP Pelopor Bangsa Dukung Polres Depok Tangani Kasus Ijazah Palsu
Heboh! Istri Prajurit TNI di Depok Diduga Aniaya ART di Bawah Umur, Korban Alami Luka di Wajah
Viral! Akun “Acid Suruan Pantow” Dituding Sebar Fitnah Tambang Ratatotok, Kuasa Hukum: Dia Tak Punya Legal Standing dan Gunakan Dokumen Palsu
Berita Komentar.id Dinilai Sesat dan Salah Alamat, Dua Nama Ini Jadi Korban Fitnah
Empat Perangkat Desa Tobayagan Induk Dipecat Sepihak, Warga Geram: Sangadi Seenaknya
Kades Tapos 1 Terancam Dipidanakan! Ingkar Janji Serahkan Dokumen Desa ke Pemohon
50 Napi Nusakambangan Dapat Pencerahan Hukum, Responsnya Mengejutkan
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait

Rabu, 8 Oktober 2025 - 17:28 WIB

Kejati Jabar Gencar Cegah Korupsi Dana Desa, Padalarang Jadi Lokasi Edukasi Hukum

Kamis, 18 September 2025 - 10:04 WIB

KANNI Jabar Siapkan Workshop UU KIP dan KANNI Informatif Award di Cianjur

Rabu, 20 Agustus 2025 - 22:15 WIB

Perjuangan Panjang Terbayar, Puluhan Mahasiswa STIHP Pelopor Bangsa Akhirnya Lulus Skripsi

Rabu, 13 Agustus 2025 - 08:12 WIB

30 Blok WPR di Sulut: Gubernur YSK Pecahkan Rekor Nasional, Penambang Tradisional Sumringah

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 12:35 WIB

KANNI Gelar Workshop UU KIP dan Anugerahkan Penghargaan Desa Transparan 2025

Rabu, 16 Juli 2025 - 21:55 WIB

433 Sengketa Informasi di Jabar! Komisi Informasi Gaspol Tuntaskan Sengketa Terbanyak se-Indonesia

Minggu, 13 Juli 2025 - 13:23 WIB

Ngadu Langsung ke KDM, Warga Tamansari Teriak Ditindas PT PMC: Tanah Saya Diambil, Saya Dipukul

Jumat, 11 Juli 2025 - 23:02 WIB

PT PMC Babat Lahan Saat Warga Demo, Rumah Penggarap Rata dengan Tanah

Berita Terbaru