KANNIADVOKASI.ID – Kepala Perwakilan Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Sulawesi Utara, Chandra E. Damopolii, menegaskan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi.
Menurut Chandra, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah merugikan negara dan menghambat kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, langkah tegas pemerintah dalam menindak para pelaku korupsi harus mendapat dukungan dari seluruh elemen bangsa.
“Kami mendukung penuh Presiden Prabowo dalam memberantas para koruptor. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, tanpa pandang bulu, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Chandra. Sabtu, 13 Juni 2026.
Ia menilai keberhasilan agenda pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Menurutnya, semangat antikorupsi tidak boleh berhenti pada slogan semata, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.
“Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas. Setiap bentuk penyalahgunaan jabatan dan pengelolaan keuangan negara yang merugikan masyarakat harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Chandra juga menanggapi munculnya aksi demonstrasi yang dikenal dengan sebutan Demo Jilid 11.
Ia menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam negara demokrasi.
Namun, ia mengingatkan agar setiap aksi tetap berlangsung secara damai, tertib, dan tidak disusupi kepentingan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Menurutnya, masyarakat perlu memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk menjalankan program-program pemerintahan yang telah dirancang, termasuk agenda pemberantasan korupsi dan pembenahan tata kelola pemerintahan.
“Kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan secara objektif dan konstruktif. Jangan sampai berkembang menjadi narasi yang mengabaikan proses serta upaya yang sedang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki berbagai persoalan bangsa,” kata Chandra.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan dialog dan menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan.
Menurutnya, pengawasan publik yang sehat harus berjalan beriringan dengan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat.
KANNI Sulawesi Utara berharap langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah dapat berjalan secara konsisten dan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.
Di sisi lain, Chandra menekankan pentingnya menjaga iklim demokrasi yang kondusif agar pembangunan nasional dapat terus berjalan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.***
