instagram youtube tiktok
logo✖

 

thumbnail

Wamendes Apresiasi KANNI: Siap Dukung Perlindungan Hukum untuk Kepala Desa

thumbnail

Heboh! Haidy Arsyad, S.H. Soroti Maraknya Sarjana Hukum ‘Abal-Abal’ yang Cemari Dunia Hukum

thumbnail

Kabupaten Bogor Jadi Motor Transparansi Desa: Workshop UU KIP & KANNI Informatif Award 2025

thumbnail

KANNI Gelar Workshop UU KIP dan Anugerahkan Penghargaan Desa Transparan 2025

thumbnail

433 Sengketa Informasi di Jabar! Komisi Informasi Gaspol Tuntaskan Sengketa Terbanyak se-Indonesia

thumbnail

Keterbukaan Informasi Mandek, KANNI Desak Pemkab Bogor Bentuk Komisi Informasi

thumbnail

Patuh Hukum, Empat Desa Rancabungur Jalankan Putusan KI Jabar soal APBDes

thumbnail

Peran Paralegal Desa Makin Krusial, FK Posbakum DKI Turun Langsung Tingkatkan Kapasitas di Cianjur

thumbnail

Dorong Desa Transparan, KANNI Sosialisasikan UU Keterbukaan Informasi ke Puluhan Kades di Sukabumi

thumbnail

Perkuat Peran dan Fungsi Paralegal Desa, FK Posbakum DKI Gelar Workshop Hukum di Sukabumi

BERITA TERKINI

Wamendes Ahmad Reza Patria bersama Ketua Umum KANNI Ruswan Efendi Ar usai pemaparan program advokasi hukum bagi kepala desa di Jakarta. Wamendes Ahmad Reza Patria bersama Ketua Umum KANNI Ruswan Efendi Ar usai pemaparan program advokasi hukum bagi kepala desa di Jakarta.

Nasional

Wamendes Apresiasi KANNI: Siap Dukung Perlindungan Hukum untuk Kepala Desa

Kamis, 23 Okt 2025 - 21:57 WIB
Oplus_16908288 Oplus_16908288

Berita

Heboh! Haidy Arsyad, S.H. Soroti Maraknya Sarjana Hukum ‘Abal-Abal’ yang Cemari Dunia Hukum

Sabtu, 18 Okt 2025 - 13:11 WIB
KANNI menggelar Workshop UU KIP sebagai ruang edukasi dan komitmen keterbukaan informasi publik desa. KANNI menggelar Workshop UU KIP sebagai ruang edukasi dan komitmen keterbukaan informasi publik desa.

Pemerintah

Kabupaten Bogor Jadi Motor Transparansi Desa: Workshop UU KIP & KANNI Informatif Award 2025

Jumat, 26 Sep 2025 - 09:43 WIB
Foto Bersama Penerima KANNI Informatif Award 2025 Para kepala desa se-Jawa Barat berfoto bersama usai menerima penghargaan Desa Informatif 2025 dalam Workshop UU Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Horison Ultima Bandung, 1 Agustus 2025. Foto Bersama Penerima KANNI Informatif Award 2025 Para kepala desa se-Jawa Barat berfoto bersama usai menerima penghargaan Desa Informatif 2025 dalam Workshop UU Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Horison Ultima Bandung, 1 Agustus 2025.

Berita

KANNI Gelar Workshop UU KIP dan Anugerahkan Penghargaan Desa Transparan 2025

Sabtu, 2 Agu 2025 - 12:35 WIB
Ilustrasi kampanye keterbukaan informasi publik: Setiap warga berhak tahu, badan publik wajib buka akses informasi sesuai amanat UU KIP No. 14 Tahun 2008. Ilustrasi kampanye keterbukaan informasi publik: Setiap warga berhak tahu, badan publik wajib buka akses informasi sesuai amanat UU KIP No. 14 Tahun 2008.

Berita

433 Sengketa Informasi di Jabar! Komisi Informasi Gaspol Tuntaskan Sengketa Terbanyak se-Indonesia

Rabu, 16 Jul 2025 - 21:55 WIB
Haidy Arsyad Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor usai mendaftarkan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat./Dok.kanniadvokasi.id Haidy Arsyad Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor usai mendaftarkan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat./Dok.kanniadvokasi.id

Hukum

Keterbukaan Informasi Mandek, KANNI Desak Pemkab Bogor Bentuk Komisi Informasi

Senin, 12 Mei 2025 - 04:44 WIB
Sinergi hukum dan pemerintahan desa, komitmen bersama mendukung keterbukaan dan kepatuhan terhadap putusan hukum. Sinergi hukum dan pemerintahan desa, komitmen bersama mendukung keterbukaan dan kepatuhan terhadap putusan hukum.

Hukum

Patuh Hukum, Empat Desa Rancabungur Jalankan Putusan KI Jabar soal APBDes

Senin, 12 Jan 2026 - 10:20 WIB
Suasana peningkatan kapasitas paralegal desa yang digelar FK Posbakum DKI di Kecamatan Cianjur, diikuti puluhan paralegal dari berbagai desa. Suasana peningkatan kapasitas paralegal desa yang digelar FK Posbakum DKI di Kecamatan Cianjur, diikuti puluhan paralegal dari berbagai desa.

Pemerintah Daerah

Peran Paralegal Desa Makin Krusial, FK Posbakum DKI Turun Langsung Tingkatkan Kapasitas di Cianjur

Rabu, 24 Des 2025 - 15:01 WIB
KANNI bersama Kemendes PDT dan Pemkab Sukabumi menggelar sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik bagi kepala desa. KANNI bersama Kemendes PDT dan Pemkab Sukabumi menggelar sosialisasi UU Keterbukaan Informasi Publik bagi kepala desa.

Hukum

Dorong Desa Transparan, KANNI Sosialisasikan UU Keterbukaan Informasi ke Puluhan Kades di Sukabumi

Selasa, 23 Des 2025 - 12:16 WIB
Suasana workshop FK Posbakum DKI saat pembekalan advokasi hukum dan peran paralegal desa kepada ratusan peserta. Suasana workshop FK Posbakum DKI saat pembekalan advokasi hukum dan peran paralegal desa kepada ratusan peserta.

Berita

Perkuat Peran dan Fungsi Paralegal Desa, FK Posbakum DKI Gelar Workshop Hukum di Sukabumi

Senin, 22 Des 2025 - 14:46 WIB
Majelis Komisioner KI Jabar memimpin sidang ajudikasi pembuktian terkait sengketa informasi antara Pemohon dan Termohon, di ruang persidangan KI Jabar. Majelis Komisioner KI Jabar memimpin sidang ajudikasi pembuktian terkait sengketa informasi antara Pemohon dan Termohon, di ruang persidangan KI Jabar.

Hukum

28 Sengketa Informasi Diputus KI Jabar: Sorotan Panas Pengelolaan Dana Publik dari BOS Sekolah hingga APBDes

Rabu, 26 Nov 2025 - 19:10 WIB
Pernyataan Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, kembali menjadi sorotan publik usai menyoroti transparansi harta pejabat negara. Pernyataan Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, kembali menjadi sorotan publik usai menyoroti transparansi harta pejabat negara.

Nasional

Ramai Dibicarakan, Kekayaan Kombes Budi Hermanto Tuai Perhatian Publik

Jumat, 14 Nov 2025 - 16:54 WIB
Pemerhati publik Parindo Potabuga menilai sejumlah LSM di Sulawesi Utara tidak lagi berpihak pada kepentingan masyarakat penambang Ratatotok. Pemerhati publik Parindo Potabuga menilai sejumlah LSM di Sulawesi Utara tidak lagi berpihak pada kepentingan masyarakat penambang Ratatotok.

Daerah

Pemerhati Publik Sindir LSM di Sulut: Jangan Sok Pahlawan, Malah Bikin Gaduh Soal Tambang Ratatotok

Kamis, 13 Nov 2025 - 21:05 WIB
Ketua Bidang Advokasi MPRI, Irawan Damopolii, SH, menegaskan sikap MPRI yang siap membela penambang rakyat dan menantang LSM GTI untuk debat terbuka terkait tambang di Sulawesi Utara./Foto: C1 Ketua Bidang Advokasi MPRI, Irawan Damopolii, SH, menegaskan sikap MPRI yang siap membela penambang rakyat dan menantang LSM GTI untuk debat terbuka terkait tambang di Sulawesi Utara./Foto: C1

Daerah

MPRI Tantang LSM GTI Debat Terbuka Soal Tambang Sulut: Jangan Cuma Koar di Media

Kamis, 13 Nov 2025 - 16:42 WIB
Presidium MPRI Sehan Ambaru, SH menegaskan isu sengketa lokasi tambang Ratatotok yang beredar di media sosial adalah hoaks dan menyesatkan./Poto: Ist Presidium MPRI Sehan Ambaru, SH menegaskan isu sengketa lokasi tambang Ratatotok yang beredar di media sosial adalah hoaks dan menyesatkan./Poto: Ist

Hukum

MPRI Bongkar Isu Tambang Ratatotok: Hoaks, Keluarga Pantow Disebut Sebar Fitnah untuk Kuasai Lahan

Kamis, 13 Nov 2025 - 12:32 WIB
Kondisi bangunan Pasar Kroya di Cilacap tampak terbengkalai setelah proyek senilai Rp67 miliar itu mangkrak dan menuai sorotan publik./Foto.Ist Kondisi bangunan Pasar Kroya di Cilacap tampak terbengkalai setelah proyek senilai Rp67 miliar itu mangkrak dan menuai sorotan publik./Foto.Ist

Korupsi

Proyek Pasar Kroya Rp67 Miliar Mangkrak, Vendor Rugi Rp12 Miliar dan Kontraktor Diduga Palsukan Dokumen

Rabu, 12 Nov 2025 - 18:36 WIB