MoU Penegakan Hukum dan Ketertiban: Kapolda Jabar, Kapolda Metro, dan Gubernur Jalin Sinergi Lintas Wilayah

- Redaksi

Sabtu, 17 Mei 2025 - 10:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menandatangani nota kesepakatan bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (16/5/2025), sebagai wujud sinergi lintas wilayah hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban./Dok.kanniadvokasi.id

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menandatangani nota kesepakatan bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (16/5/2025), sebagai wujud sinergi lintas wilayah hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban./Dok.kanniadvokasi.id

KANNIADVOKASI.ID — Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menandatangani nota kesepakatan (MoU) dan komitmen bersama di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (16 Mei 2025).

Penandatanganan MoU ini bertujuan memperkuat sinergi lintas wilayah hukum dalam menciptakan keamanan, ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta percepatan pembangunan di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta yang menjadi yurisdiksi hukum Polda Jabar dan Polda Metro Jaya.

Hadir dalam kegiatan ini jajaran pejabat utama Polda Jabar, Ketua DPRD Jabar, Sekretaris Daerah (Sekda), kepala daerah kabupaten/kota, perwakilan OPD, serta Forkopimda dari kedua wilayah.

Dalam sambutannya, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah strategis guna memperkuat koordinasi dan efektivitas penegakan hukum di Jawa Barat. Ia juga memperkenalkan diri sebagai Kapolda Jabar yang baru dilantik.

“Ini momen luar biasa bagi saya sebagai Kapolda baru di Jabar. Kami siap membangun Jawa Barat sebagai wilayah yang aman, tertib, dan penuh keberkahan,” ujar Rudi.

Ia menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban di setiap daerah tidak bisa diwujudkan sendiri-sendiri, tetapi harus melalui kolaborasi antar lembaga dan antarwilayah hukum.

“Kapolres, Kapolresta hingga Kapolrestabes harus aktif berkomunikasi dengan bupati atau wali kota. Tanyakan apa yang bisa dibantu demi ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat,” tegasnya.

Irjen Rudi juga mengapresiasi inisiatif Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang menggagas MoU lintas sektor ini sebagai bentuk penguatan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum yang terintegrasi.

“Setelah ini akan kami tindak lanjuti dengan pertemuan teknis antara OPD dan PJU, hingga ke tingkat Polres. Kami berharap MoU ini bukan sekadar seremoni, tapi benar-benar diimplementasikan demi kemaslahatan masyarakat,” pungkasnya.

Dengan penandatanganan MoU ini, diharapkan tercipta koordinasi yang lebih kuat dalam menjaga keamanan wilayah, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya.

 

Berita Terkait

KI Jabar Kabulkan Gugatan Pemohon, Pemdes Banyuasih Terancam Eksekusi dan Pidana Jika Abaikan Putusan
KANNI Sulut Kawal Kasus Ancaman Pembunuhan di Boltim, Minta Polisi Bertindak Tegas
PT BDL Bantah Dugaan Pelanggaran Tambang di Bolmong, Ronald Sebut Tiga Persoalan Sudah Tuntas
Patuh Hukum, Empat Desa Rancabungur Jalankan Putusan KI Jabar soal APBDes
Peran Paralegal Desa Makin Krusial, FK Posbakum DKI Turun Langsung Tingkatkan Kapasitas di Cianjur
Dorong Desa Transparan, KANNI Sosialisasikan UU Keterbukaan Informasi ke Puluhan Kades di Sukabumi
28 Sengketa Informasi Diputus KI Jabar: Sorotan Panas Pengelolaan Dana Publik dari BOS Sekolah hingga APBDes
MPRI Bongkar Isu Tambang Ratatotok: Hoaks, Keluarga Pantow Disebut Sebar Fitnah untuk Kuasai Lahan
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted

Berita Terkait

Rabu, 8 Juli 2026 - 21:24 WIB

KI Jabar Kabulkan Gugatan Pemohon, Pemdes Banyuasih Terancam Eksekusi dan Pidana Jika Abaikan Putusan

Senin, 15 Juni 2026 - 18:43 WIB

KANNI Sulut Kawal Kasus Ancaman Pembunuhan di Boltim, Minta Polisi Bertindak Tegas

Senin, 12 Januari 2026 - 10:20 WIB

Patuh Hukum, Empat Desa Rancabungur Jalankan Putusan KI Jabar soal APBDes

Selasa, 23 Desember 2025 - 12:16 WIB

Dorong Desa Transparan, KANNI Sosialisasikan UU Keterbukaan Informasi ke Puluhan Kades di Sukabumi

Rabu, 26 November 2025 - 19:10 WIB

28 Sengketa Informasi Diputus KI Jabar: Sorotan Panas Pengelolaan Dana Publik dari BOS Sekolah hingga APBDes

Kamis, 13 November 2025 - 12:32 WIB

MPRI Bongkar Isu Tambang Ratatotok: Hoaks, Keluarga Pantow Disebut Sebar Fitnah untuk Kuasai Lahan

Kamis, 23 Oktober 2025 - 17:19 WIB

Kuasa Hukum Berry Bertrandus Laporkan Pencemaran Nama Baik ke Polda Sulut

Rabu, 22 Oktober 2025 - 20:19 WIB

Alumni dan Mahasiswa STIHP Pelopor Bangsa Dukung Polres Depok Tangani Kasus Ijazah Palsu

Berita Terbaru