KANNIADVOKASI.ID – Yadi Miskaryano, konsumen Toyota Astra Finance (TAF), melaporkan tindakan penarikan kendaraan secara paksa oleh pihak TAF yang dilakukan tanpa melalui keputusan pengadilan.
Laporan tersebut diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor, setelah kejadian yang menimbulkan kekecewaan dan kerugian bagi Yadi. Selasa, 10 Juni 2025.
Dalam perjanjian pembiayaan kendaraan dengan nomor kontrak 2239416890, Yadi membeli Daihatsu Sigra 2022 dengan cicilan Rp3.520.000 per bulan selama 60 bulan.
Namun, karena kesulitan keuangan, Yadi terlambat membayar angsuran selama dua bulan, pada April dan Mei 2025.
Pada 19 Mei 2025, dua orang yang mengaku sebagai debt collector dari TAF datang ke kediaman Yadi di Bogor dan memerintahkan penarikan kendaraan.
Setelah tiba di kantor TAF di Padjajaran, Kota Bogor, kendaraan langsung ditarik paksa tanpa adanya identitas resmi atau dokumen yang sah.
Yadi juga dipaksa menandatangani “Berita Acara Penyerahan Kendaraan,” meskipun ia tidak berniat menyerahkan kendaraan tersebut.
Posbakum Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI), yang mendampingi Yadi, menilai tindakan TAF sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen dan peraturan yang berlaku, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengatur bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan melalui pengadilan, kecuali debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela.
Pada 22 Mei 2025, Yadi mengajukan permohonan untuk melunasi tunggakan dua bulan secara bertahap, namun TAF menolak permohonan tersebut dan mengancam dengan lelang kendaraan, tindakan yang dianggap Yadi sebagai pemaksaan yang tidak sah.
Yadi dan kuasa hukumnya dari Posbakum KANNI kini menuntut keadilan melalui jalur hukum, baik perdata maupun administratif, dengan harapan BPSK dapat segera menindaklanjuti laporan ini dan memberikan keadilan bagi konsumen yang dirugikan.
“Kami berharap agar BPSK segera mengambil langkah tegas untuk memberikan keadilan. Tindakan TAF jelas bertentangan dengan hak konsumen yang diatur oleh hukum,” ujar Ruswan Efendi, kuasa hukum Yadi Miskaryano.
Dengan laporan ini, Yadi berharap agar kasus serupa tidak terulang pada konsumen lain dan TAF dapat memperbaiki prosedur penarikan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Red)
