KANNI Kabupaten Bogor Dukung Sikap Tegas Gubernur Jabar Bubarkan Ormas Meresahkan

- Redaksi

Senin, 12 Mei 2025 - 12:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat./Dok.Ist

Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat./Dok.Ist

KANNIADVOKASI.ID – Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor menyatakan dukungan penuh terhadap pernyataan tegas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyerukan pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terbukti meresahkan masyarakat.

Menurut Gubernur Dedi, kehadiran ormas seharusnya menjadi bagian dari solusi sosial, bukan malah menjadi pemicu konflik dan keresahan di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.

Merespons hal tersebut, Haidy Arsyad selaku perwakilan KANNI Kabupaten Bogor menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Dedi.

Ia menilai, sikap tersebut sangat sejalan dengan keinginan publik yang menginginkan ketertiban, keamanan, dan supremasi hukum ditegakkan secara konsisten.

“Masyarakat membutuhkan suasana sosial yang tenteram, tidak ada intimidasi, kekerasan, maupun pemaksaan kehendak oleh kelompok manapun,” ujar Haidy pada Senin (12/5/2025).

Ia juga menegaskan bahwa ormas yang menyimpang dari fungsi sosialnya dan bahkan melanggar hukum, patut untuk dievaluasi secara menyeluruh.

“Jika terbukti mengganggu ketertiban umum dan melawan hukum, maka pembubaran melalui mekanisme hukum yang berlaku adalah langkah yang tepat,” tambahnya.

Haidy menyerukan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah pusat untuk mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat demi menciptakan tatanan sosial yang aman dan beradab.

“Media juga memiliki peran strategis untuk ikut mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ketertiban umum dan mendorong transparansi dalam penegakan hukum terhadap ormas-ormas yang bermasalah,” pungkasnya.

KANNI Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk berdiri bersama pemerintah provinsi demi menjaga Jawa Barat sebagai ruang hidup yang damai dan inklusif bagi seluruh warganya. ***

Berita Terkait

Patuh Hukum, Empat Desa Rancabungur Jalankan Putusan KI Jabar soal APBDes
Dorong Desa Transparan, KANNI Sosialisasikan UU Keterbukaan Informasi ke Puluhan Kades di Sukabumi
28 Sengketa Informasi Diputus KI Jabar: Sorotan Panas Pengelolaan Dana Publik dari BOS Sekolah hingga APBDes
MPRI Bongkar Isu Tambang Ratatotok: Hoaks, Keluarga Pantow Disebut Sebar Fitnah untuk Kuasai Lahan
Kuasa Hukum Berry Bertrandus Laporkan Pencemaran Nama Baik ke Polda Sulut
Alumni dan Mahasiswa STIHP Pelopor Bangsa Dukung Polres Depok Tangani Kasus Ijazah Palsu
Viral! Akun “Acid Suruan Pantow” Dituding Sebar Fitnah Tambang Ratatotok, Kuasa Hukum: Dia Tak Punya Legal Standing dan Gunakan Dokumen Palsu
Berita Komentar.id Dinilai Sesat dan Salah Alamat, Dua Nama Ini Jadi Korban Fitnah
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait

Rabu, 12 November 2025 - 18:30 WIB

PPKHI Tegaskan: Pejabat Salah Kaprah, Bukan Hanya 7 Organisasi Advokat yang Diakui Negara

Kamis, 23 Oktober 2025 - 21:57 WIB

Wamendes Apresiasi KANNI: Siap Dukung Perlindungan Hukum untuk Kepala Desa

Senin, 21 Juli 2025 - 15:55 WIB

Dramatis! Kapolda Sulut Pimpin Langsung Evakuasi 280 Penumpang KM Barcelona VA yang Terbakar

Jumat, 18 Juli 2025 - 14:58 WIB

Gubernur Sulut & Menteri ATR/BPN Teken MoU Lintas Agama, 8.000 Tanah Ibadah Diungkap, Baru 2.400 Bersertifikat!

Senin, 7 Juli 2025 - 02:09 WIB

Dana Desa Rawan Disalahgunakan, KPK Soroti Lemahnya Transparansi di Tingkat Desa

Sabtu, 28 Juni 2025 - 15:28 WIB

Arti Warna Latar Foto e-KTP: Merah, Biru, dan Oranye, Ini Bedanya

Sabtu, 28 Juni 2025 - 15:03 WIB

Kemensos Nonaktifkan 7,3 Juta Peserta BPJS PBI, Ini Cara Aktifkan Kembali

Minggu, 15 Juni 2025 - 18:43 WIB

Gubernur Aceh Tolak Ajakan Bobby Nasution Kelola Bersama Empat Pulau Sengketa

Berita Terbaru