Kepala Desa Ciapus Bongkar Dugaan Pemalsuan Izin PT PMC: “Desa Kami Dicatut!”

- Redaksi

Rabu, 23 Juli 2025 - 20:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Desa Ciapus, Pendi bin Asim, saat memberikan klarifikasi terkait dugaan pencatutan nama wilayah dalam dokumen izin PT PMC, Senin (21/07/2025).

Kepala Desa Ciapus, Pendi bin Asim, saat memberikan klarifikasi terkait dugaan pencatutan nama wilayah dalam dokumen izin PT PMC, Senin (21/07/2025).

Kades Ciapus: Tak Pernah Terbitkan Izin, Lokasi PT PMC Bukan di Wilayah Kami

BOGOR – Kepala Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Pendi bin Asim, mengungkapkan kebenaran soal dokumen PKKPR dan SIUP milik PT PMC.

Setelah ditelusuri, lokasi yang tercantum dalam izin ternyata berada di wilayah Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, bukan di Desa Ciapus seperti yang tercatat dalam dokumen.

“Saya pastikan, sejak saya menjabat hingga sekarang, tidak pernah ada PT PMC beroperasi di wilayah Desa Ciapus,” tegas Pendi kepada wartawan, Senin (21/07/2025).

Pendi juga mengungkap bahwa berdasarkan data yang diperoleh, izin lokasi (ILOK) PT PMC diterbitkan pada Mei 2020. Padahal, saat itu ia baru saja menjabat sebagai kepala desa.

“Sejak Januari sampai Mei 2020, saya belum pernah menerbitkan izin lokasi untuk PT manapun, termasuk PT PMC. Bahkan saya tidak pernah berkomunikasi dengan pihak perusahaan itu,” katanya.

Ia menilai PT PMC telah mencatut nama Desa Ciapus untuk kepentingan perizinan, padahal lokasi usaha berada di desa lain.

“Tentu kami keberatan. Nama desa kami digunakan sebagai tameng dalam perizinan. Ini harus diklarifikasi,” tegasnya.

Sebagai langkah lanjutan, Pendi memastikan pihaknya akan menelusuri semua dokumen perizinan yang terkait, sekaligus menyiapkan somasi terhadap PT PMC.

“Kami akan somasi karena ini menyangkut nama baik desa dan kecamatan kami. Ini bukan hal sepele,” paparnya.

Pendi pun mengingatkan para pengusaha agar jujur dan akurat dalam mencantumkan data wilayah saat mengurus izin usaha.

“Jangan asal ambil nama wilayah demi mempermudah izin. Ini menyangkut administrasi pemerintahan dan integritas wilayah,” tutupnya. (Red)

Berita Terkait

28 Sengketa Informasi Diputus KI Jabar: Sorotan Panas Pengelolaan Dana Publik dari BOS Sekolah hingga APBDes
MPRI Bongkar Isu Tambang Ratatotok: Hoaks, Keluarga Pantow Disebut Sebar Fitnah untuk Kuasai Lahan
Kuasa Hukum Berry Bertrandus Laporkan Pencemaran Nama Baik ke Polda Sulut
Alumni dan Mahasiswa STIHP Pelopor Bangsa Dukung Polres Depok Tangani Kasus Ijazah Palsu
Heboh! Istri Prajurit TNI di Depok Diduga Aniaya ART di Bawah Umur, Korban Alami Luka di Wajah
Viral! Akun “Acid Suruan Pantow” Dituding Sebar Fitnah Tambang Ratatotok, Kuasa Hukum: Dia Tak Punya Legal Standing dan Gunakan Dokumen Palsu
Berita Komentar.id Dinilai Sesat dan Salah Alamat, Dua Nama Ini Jadi Korban Fitnah
Empat Perangkat Desa Tobayagan Induk Dipecat Sepihak, Warga Geram: Sangadi Seenaknya
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait

Senin, 7 Juli 2025 - 02:09 WIB

Dana Desa Rawan Disalahgunakan, KPK Soroti Lemahnya Transparansi di Tingkat Desa

Selasa, 24 Juni 2025 - 20:25 WIB

Ketua KANNI Cianjur Apresiasi Kejari Bongkar Dugaan Korupsi Proyek PJU Rp40 Miliar

Selasa, 24 Juni 2025 - 14:25 WIB

Korupsi Dana Desa Rp 860 Juta, Eks Pj Kades di PALI Diringkus Polisi

Jumat, 13 Juni 2025 - 11:08 WIB

Kejati Jabar Tahan Tiga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pramuka Kota Bandung

Selasa, 3 Juni 2025 - 10:27 WIB

Pengacara dan Pejabat Dinas PMD Muba Jadi Tersangka Obstruction of Justice Korupsi Jaringan Desa

Berita Terbaru