KANNIADVOKASI.ID – Menindaklanjuti kasus keracunan makanan yang diduga berasal dari dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Yayasan Bosowa Bina Insani, Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi langsung ke lokasi dapur di kawasan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jumat (10/5/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV turut menggandeng Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bogor untuk mengecek kelayakan dapur serta memantau proses pembuatan makanan.
Setibanya di lokasi yang berada di kantin sekolah, rombongan DPRD menemukan sejumlah catatan penting terkait kebersihan dan kelayakan dapur.
Wakil Ketua Komisi IV, Rezky Kartika, menyebutkan adanya lalat yang hinggap di makanan siap kemas, lantai pengemasan yang kurang bersih, serta penggunaan meja kayu yang dinilai rawan terhadap kontaminasi bakteri.
“Jadi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk menjaga kebersihan makanan dan ruang pengemasannya,” tegas Rezky.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV Juhana menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah, dalam hal ini MBG, agar kualitas pelaksanaannya terus meningkat.
“Prinsipnya kami mendukung program MBG yang luar biasa manfaatnya. Tapi karena adanya kejadian ini, kami perlu mengetahui proses yang ada agar bisa memberikan masukan untuk perbaikan,” ujarnya.
Komisi IV juga menggelar diskusi dengan pihak yayasan dan pengelola dapur bersama Pemerintah Kota Bogor. Dari hasil diskusi terungkap bahwa jumlah korban keracunan masih berkembang.
Berdasarkan data dari Dinkes, kejadian ini dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) karena jumlah korban hampir mencapai 10 persen dari total penerima manfaat.
“Ada informasi masuk lagi pagi ini, jadi jumlah korban kemungkinan bertambah,” kata anggota Komisi IV, Endah Purwanti.
Endah menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program MBG ke depannya. Ia juga menyarankan agar pihak yayasan menunjukkan empati kepada korban.
“Kami harap kualitas proses penyajian dan pengiriman makanan bisa lebih ditingkatkan, dan pihak yayasan dapat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka,” tambahnya.
Hasil uji laboratorium dari Dinkes Kota Bogor terkait penyebab keracunan masih dalam proses dan diperkirakan akan keluar pada Minggu (11/5/2025). DPRD akan menindaklanjuti hasil tersebut dengan menggelar rapat terpadu bersama Pemkot Bogor.
Anggota Komisi IV lainnya, Karina Soerbakti, menyebut kejadian ini sebagai pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program pemerintah benar-benar aman dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kita semua bukan saling menyalahkan, tapi mencari solusi terbaik. SOP harus diawasi agar kejadian seperti ini tidak terulang dan semua warga bisa merasakan manfaat program ini dengan aman,” pungkasnya. (Red)
