JAKARTA — Nama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjadi bahan perbincangan hangat di ruang publik.
Bukan hanya karena perannya dalam menyampaikan perkembangan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, tetapi juga karena laporan hartanya yang disebut mencapai Rp52 miliar.
Angka tersebut membuat warganet ramai membahasnya. Banyak yang mempertanyakan bagaimana seorang perwira menengah Polri dapat memiliki kekayaan sebesar itu.
Di sisi lain, sebagian publik menilai wajar apabila seorang pejabat publik diminta menjelaskan akurasi data kekayaannya.
Center For Budget Analysis (CBA) ikut angkat suara. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengatakan wajar apabila masyarakat penasaran, karena angka tersebut terbilang besar.
“Ini bukan soal menyalahkan, tetapi soal transparansi. Publik ingin mengetahui bagaimana hitung-hitungannya,” ujar Uchok dengan nada menenangkan, Jumat (14/11/2025).
Uchok kemudian membagikan ilustrasi sederhana terkait kemungkinan sumber kekayaan jika hanya berasal dari menabung gaji.
Ia menyebut simulasinya lebih sebagai gambaran untuk menunjukkan pentingnya keterbukaan pejabat publik.
Menurut Uchok, isu ini mestinya dijadikan momentum bagi institusi Polri untuk menegaskan komitmen reformasi.
Ia mendorong Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian membentuk tim kecil yang bertugas memastikan laporan kekayaan setiap perwira mudah dipahami publik.
“Penjelasan yang terbuka akan membuat suasana lebih positif. Bukan hanya soal angka, tetapi soal rasa percaya masyarakat,” tuturnya.
Ia juga menyinggung perlunya kesetaraan standar dalam melihat kesejahteraan aparat negara, baik di Polri maupun TNI, agar tidak muncul persepsi yang membingungkan publik.
Pada akhir pernyataannya, Uchok menekankan bahwa lembaganya tidak bermaksud menyerang siapa pun. Ia hanya berharap Polri tetap fokus pada tugas utamanya dan memperkuat hubungan dengan masyarakat melalui transparansi.
“Polri punya peran besar. Dengan keterbukaan, kepercayaan publik bisa semakin kuat,” ujarnya. (Red)
