instagram youtube tiktok
logo✖

 

Home / Foto

KANNI Kabupaten Bogor Ucapkan Dirgahayu Bhayangkara ke-79: “Polri untuk Masyarakat”

- Redaksi

Minggu, 6 Juli 2025 - 18:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor memberikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-79 kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap peran Polri dalam mewujudkan keadilan dan pelayanan hukum yang humanis.

Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor memberikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-79 kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap peran Polri dalam mewujudkan keadilan dan pelayanan hukum yang humanis.

Berita Terkait

KANNI Ucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-79, Dukung Polri Semakin Presisi
AKBP Wikha Ardilestanto Gantikan Rio Wahyu Anggoro, Jabat Kapolres Bogor
Penambang Rakyat di Persimpangan Nasib: Antara Hukum dan Hak Hidup
Makna dan Syarat Sah Perjanjian dalam KUH Perdata
STIHP Pelopor Bangsa Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2025/2026
KANNI Berikan Konsultasi dan Bantuan Hukum Disambut Antusias Kepala Desa se-Kecamatan Cibungbulang
Bina Bankum Aparatur Desa se-Kecamatan Dramaga
DPC PERADI Kota Depok Buka Pendaftaran PKPA Bekerja Sama dengan STIHP Pelopor Bangsa
Tag :
5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terbaru

Wamendes Ahmad Reza Patria bersama Ketua Umum KANNI Ruswan Efendi Ar usai pemaparan program advokasi hukum bagi kepala desa di Jakarta.

Nasional

Wamendes Apresiasi KANNI: Siap Dukung Perlindungan Hukum untuk Kepala Desa

Oplus_16908288

Berita

Heboh! Haidy Arsyad, S.H. Soroti Maraknya Sarjana Hukum ‘Abal-Abal’ yang Cemari Dunia Hukum

KANNI menggelar Workshop UU KIP sebagai ruang edukasi dan komitmen keterbukaan informasi publik desa.

Pemerintah

Kabupaten Bogor Jadi Motor Transparansi Desa: Workshop UU KIP & KANNI Informatif Award 2025

Foto Bersama Penerima KANNI Informatif Award 2025 Para kepala desa se-Jawa Barat berfoto bersama usai menerima penghargaan Desa Informatif 2025 dalam Workshop UU Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Horison Ultima Bandung, 1 Agustus 2025.

Berita

KANNI Gelar Workshop UU KIP dan Anugerahkan Penghargaan Desa Transparan 2025

Ilustrasi kampanye keterbukaan informasi publik: Setiap warga berhak tahu, badan publik wajib buka akses informasi sesuai amanat UU KIP No. 14 Tahun 2008.

Berita

433 Sengketa Informasi di Jabar! Komisi Informasi Gaspol Tuntaskan Sengketa Terbanyak se-Indonesia

Haidy Arsyad Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor usai mendaftarkan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat./Dok.kanniadvokasi.id

Hukum

Keterbukaan Informasi Mandek, KANNI Desak Pemkab Bogor Bentuk Komisi Informasi

Majelis Komisioner KI Jabar memimpin sidang ajudikasi pembuktian terkait sengketa informasi antara Pemohon dan Termohon, di ruang persidangan KI Jabar.

Hukum

28 Sengketa Informasi Diputus KI Jabar: Sorotan Panas Pengelolaan Dana Publik dari BOS Sekolah hingga APBDes

Pernyataan Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, kembali menjadi sorotan publik usai menyoroti transparansi harta pejabat negara.

Nasional

Ramai Dibicarakan, Kekayaan Kombes Budi Hermanto Tuai Perhatian Publik

Pemerhati publik Parindo Potabuga menilai sejumlah LSM di Sulawesi Utara tidak lagi berpihak pada kepentingan masyarakat penambang Ratatotok.

Daerah

Pemerhati Publik Sindir LSM di Sulut: Jangan Sok Pahlawan, Malah Bikin Gaduh Soal Tambang Ratatotok

Ketua Bidang Advokasi MPRI, Irawan Damopolii, SH, menegaskan sikap MPRI yang siap membela penambang rakyat dan menantang LSM GTI untuk debat terbuka terkait tambang di Sulawesi Utara./Foto: C1

Daerah

MPRI Tantang LSM GTI Debat Terbuka Soal Tambang Sulut: Jangan Cuma Koar di Media

Presidium MPRI Sehan Ambaru, SH menegaskan isu sengketa lokasi tambang Ratatotok yang beredar di media sosial adalah hoaks dan menyesatkan./Poto: Ist

Hukum

MPRI Bongkar Isu Tambang Ratatotok: Hoaks, Keluarga Pantow Disebut Sebar Fitnah untuk Kuasai Lahan

Kondisi bangunan Pasar Kroya di Cilacap tampak terbengkalai setelah proyek senilai Rp67 miliar itu mangkrak dan menuai sorotan publik./Foto.Ist

Korupsi

Proyek Pasar Kroya Rp67 Miliar Mangkrak, Vendor Rugi Rp12 Miliar dan Kontraktor Diduga Palsukan Dokumen

Berita Terkait

Senin, 7 Juli 2025 - 02:09 WIB

Dana Desa Rawan Disalahgunakan, KPK Soroti Lemahnya Transparansi di Tingkat Desa

Selasa, 24 Juni 2025 - 20:25 WIB

Ketua KANNI Cianjur Apresiasi Kejari Bongkar Dugaan Korupsi Proyek PJU Rp40 Miliar

Selasa, 24 Juni 2025 - 14:25 WIB

Korupsi Dana Desa Rp 860 Juta, Eks Pj Kades di PALI Diringkus Polisi

Jumat, 13 Juni 2025 - 11:08 WIB

Kejati Jabar Tahan Tiga Tersangka Korupsi Dana Hibah Pramuka Kota Bandung

Selasa, 3 Juni 2025 - 10:27 WIB

Pengacara dan Pejabat Dinas PMD Muba Jadi Tersangka Obstruction of Justice Korupsi Jaringan Desa

Berita Terbaru

Wamendes Ahmad Reza Patria bersama Ketua Umum KANNI Ruswan Efendi Ar usai pemaparan program advokasi hukum bagi kepala desa di Jakarta.

Nasional

Wamendes Apresiasi KANNI: Siap Dukung Perlindungan Hukum untuk Kepala Desa

Kamis, 23 Okt 2025 - 21:57 WIB

Oplus_16908288

Berita

Heboh! Haidy Arsyad, S.H. Soroti Maraknya Sarjana Hukum ‘Abal-Abal’ yang Cemari Dunia Hukum

Sabtu, 18 Okt 2025 - 13:11 WIB

KANNI menggelar Workshop UU KIP sebagai ruang edukasi dan komitmen keterbukaan informasi publik desa.

Pemerintah

Kabupaten Bogor Jadi Motor Transparansi Desa: Workshop UU KIP & KANNI Informatif Award 2025

Jumat, 26 Sep 2025 - 09:43 WIB

Foto Bersama Penerima KANNI Informatif Award 2025 Para kepala desa se-Jawa Barat berfoto bersama usai menerima penghargaan Desa Informatif 2025 dalam Workshop UU Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Horison Ultima Bandung, 1 Agustus 2025.

Berita

KANNI Gelar Workshop UU KIP dan Anugerahkan Penghargaan Desa Transparan 2025

Sabtu, 2 Agu 2025 - 12:35 WIB

Ilustrasi kampanye keterbukaan informasi publik: Setiap warga berhak tahu, badan publik wajib buka akses informasi sesuai amanat UU KIP No. 14 Tahun 2008.

Berita

433 Sengketa Informasi di Jabar! Komisi Informasi Gaspol Tuntaskan Sengketa Terbanyak se-Indonesia

Rabu, 16 Jul 2025 - 21:55 WIB

Haidy Arsyad Ketua Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor usai mendaftarkan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Jawa Barat./Dok.kanniadvokasi.id

Hukum

Keterbukaan Informasi Mandek, KANNI Desak Pemkab Bogor Bentuk Komisi Informasi

Senin, 12 Mei 2025 - 04:44 WIB

Majelis Komisioner KI Jabar memimpin sidang ajudikasi pembuktian terkait sengketa informasi antara Pemohon dan Termohon, di ruang persidangan KI Jabar.

Hukum

28 Sengketa Informasi Diputus KI Jabar: Sorotan Panas Pengelolaan Dana Publik dari BOS Sekolah hingga APBDes

Rabu, 26 Nov 2025 - 19:10 WIB

Pernyataan Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, kembali menjadi sorotan publik usai menyoroti transparansi harta pejabat negara.

Nasional

Ramai Dibicarakan, Kekayaan Kombes Budi Hermanto Tuai Perhatian Publik

Jumat, 14 Nov 2025 - 16:54 WIB

Pemerhati publik Parindo Potabuga menilai sejumlah LSM di Sulawesi Utara tidak lagi berpihak pada kepentingan masyarakat penambang Ratatotok.

Daerah

Pemerhati Publik Sindir LSM di Sulut: Jangan Sok Pahlawan, Malah Bikin Gaduh Soal Tambang Ratatotok

Kamis, 13 Nov 2025 - 21:05 WIB

Ketua Bidang Advokasi MPRI, Irawan Damopolii, SH, menegaskan sikap MPRI yang siap membela penambang rakyat dan menantang LSM GTI untuk debat terbuka terkait tambang di Sulawesi Utara./Foto: C1

Daerah

MPRI Tantang LSM GTI Debat Terbuka Soal Tambang Sulut: Jangan Cuma Koar di Media

Kamis, 13 Nov 2025 - 16:42 WIB

Presidium MPRI Sehan Ambaru, SH menegaskan isu sengketa lokasi tambang Ratatotok yang beredar di media sosial adalah hoaks dan menyesatkan./Poto: Ist

Hukum

MPRI Bongkar Isu Tambang Ratatotok: Hoaks, Keluarga Pantow Disebut Sebar Fitnah untuk Kuasai Lahan

Kamis, 13 Nov 2025 - 12:32 WIB