Kasus HIV/AIDS Melonjak, ALTRAS Desak Gubernur Jabar Ambil Langkah Nyata

- Redaksi

Sabtu, 10 Mei 2025 - 06:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah aktivis dan masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas dengan menyalakan lilin dan membacakan pernyataan sikap dalam peringatan Hari AIDS Sedunia di Jawa Barat.

Sejumlah aktivis dan masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas dengan menyalakan lilin dan membacakan pernyataan sikap dalam peringatan Hari AIDS Sedunia di Jawa Barat.

KANNIADVOKASI.ID – Aliansi Literasi dan Transformasi Rakyat Semesta (ALTRAS) mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, segera mengambil langkah konkret untuk menangani lonjakan kasus HIV/AIDS di wilayahnya.

Desakan ini muncul menyusul data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang mencatat 80.060 kasus HIV dan 17.668 kasus AIDS secara kumulatif selama periode 2010–2024. Kasus HIV bahkan melonjak 100 persen dari 5.666 pada 2020 menjadi 10.405 kasus pada 2024.

Koordinator ALTRAS Jawa Barat, Iwan S. Amintrapadja, menyampaikan keprihatinannya terhadap lonjakan tersebut, terutama karena temuan 379 kasus HIV pada ibu hamil tahun ini yang menyebabkan penularan ke 855 anak usia 0–19 tahun.

“Data ini menunjukkan perlunya intervensi yang komprehensif, terutama untuk mencegah penularan dari ibu ke anak dan dari kelompok laki-laki berisiko tinggi,” ujar Iwan dalam keterangan pers, Sabtu, 10 Mei 2025.

Menurut Iwan, estimasi Kementerian Kesehatan pada 2021 menyebutkan terdapat sekitar 3 juta laki-laki berisiko tinggi di Jawa Barat.

Tanpa intervensi yang tepat, risiko penularan kepada pasangan dan anak-anak akan terus meningkat.

Ia juga menyoroti dibekukannya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jawa Barat sejak 2022. Padahal, Gubernur secara ex officio menjabat sebagai ketuanya.

Akibat pembekuan dan penghapusan anggaran dari APBD, berbagai program edukasi, pendampingan, serta survei HIV/AIDS tidak lagi berjalan optimal.

“Saat ini penanganan HIV/AIDS hanya sebatas ‘cari, temukan, obati’. Padahal, pencegahan di hulu jauh lebih penting,” tegas Iwan.

Ia menilai Dinas Kesehatan kewalahan karena harus menangani banyak program, sehingga tidak fokus pada isu HIV/AIDS.

Walaupun obat antiretroviral (ARV) sudah tersedia dan kini diproduksi di dalam negeri, obat itu hanya berfungsi menekan perkembangan virus, bukan menyembuhkannya.

Iwan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan HIV/AIDS, termasuk Dinas Pendidikan, lembaga keagamaan, akademisi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha.

ALTRAS mengapresiasi inisiatif Pemprov Jabar melalui program #Nyaah Ka Indung yang fokus pada kesehatan ibu dan anak.

Namun, menurut ALTRAS, program tersebut perlu diperkuat dan diperluas agar bisa menjangkau populasi rentan yang terdampak HIV/AIDS.

“Kenaikan kasus HIV/AIDS ini merupakan alarm bagi kita semua. Ini bukan sekadar isu kesehatan, tetapi ancaman bagi masa depan generasi,” katanya.

Rekomendasi ALTRAS untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat:

Perkuat Pencegahan Penularan Ibu ke Anak: Intensifkan skrining HIV pada ibu hamil dan lakukan intervensi efektif untuk melindungi bayi.

Perluas Edukasi Kesehatan Reproduksi: Sediakan pendidikan komprehensif dan berkelanjutan tentang HIV/AIDS bagi anak dan remaja.

Libatkan Perusahaan dalam Pencegahan HIV/AIDS: Terapkan program HIV/AIDS di tempat kerja untuk menjangkau kelompok laki-laki berisiko.

Integrasikan Program HIV/AIDS dengan Layanan Kesehatan Lain: Sinkronkan upaya penanggulangan HIV/AIDS dengan program seperti Nyaah Ka Indung agar hasil lebih optimal.

“ALTRAS siap bekerja sama dengan Pemprov Jabar dan berbagai pihak untuk menurunkan angka penularan HIV/AIDS. Kami mendesak Gubernur Jabar sebagai Ketua KPA agar segera bertindak,” pungkas Iwan. (Red)

Berita Terkait

Ramai Tapi Bermasalah! Mie Gacoan Kotamobagu Diduga Tahan Gaji Karyawan
Penambang Ratatotok Ngamuk, Hidup-Mati Kami di Tambang, Nyawa Jadi Taruhan
MPRI Tantang Pihak yang Ganggu Tambang Ratatotok: Kami Siap Hadapi, Online Maupun Offline
Romel Wullur Pasang Badan: KIBAR Nusantara Bela MPRI dan Penambang Ratatotok
MPRI Desak Tambang Ratatotok Tetap Beroperasi, Nilai Pernyataan LSM Tendensius
WPR di Sulut Makin Dekat! SK Menteri ESDM Dijadwalkan Terbit September 2025
YSK Siap Pasang Badan! Gubernur Sulut Komitmen Kawal WPR untuk Penambang Tradisional
Lima BUMDes di Bulukumba Diperiksa, Inspektorat Temukan Dugaan Kerugian Negara
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait

Senin, 25 Agustus 2025 - 16:31 WIB

Presiden Instruksikan Aparat Tindak Tambang Ilegal, Sulut Jadi Percontohan Nasional WPR

Minggu, 24 Agustus 2025 - 16:43 WIB

Ngaku Dibegal, Warga Cibungbulang Ternyata Gadaikan Motornya karena Takut Dimarahi Istri

Rabu, 13 Agustus 2025 - 08:12 WIB

30 Blok WPR di Sulut: Gubernur YSK Pecahkan Rekor Nasional, Penambang Tradisional Sumringah

Senin, 21 Juli 2025 - 15:55 WIB

Dramatis! Kapolda Sulut Pimpin Langsung Evakuasi 280 Penumpang KM Barcelona VA yang Terbakar

Jumat, 18 Juli 2025 - 18:19 WIB

Honor Advokat Bisa Ditagihkan ke Lawan di Sidang Perdata? Ini Jawaban Mahkamah Agung!

Jumat, 18 Juli 2025 - 14:58 WIB

Gubernur Sulut & Menteri ATR/BPN Teken MoU Lintas Agama, 8.000 Tanah Ibadah Diungkap, Baru 2.400 Bersertifikat!

Sabtu, 12 Juli 2025 - 14:55 WIB

Ci Dede Kembali Tersandung! Diduga Pakai Surat Ukur Palsu, PAMI Perjuangan Desak Polisi Tetapkan Tersangka

Sabtu, 12 Juli 2025 - 13:46 WIB

Dituduh Terlibat Tambang Ilegal, Ketua KANNI Mitra Bantah dan Siap Tempuh Jalur Hukum

Berita Terbaru