KANNIADVOKASI.ID – Aliansi Literasi dan Transformasi Rakyat Semesta (ALTRAS) mendesak Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, segera mengambil langkah konkret untuk menangani lonjakan kasus HIV/AIDS di wilayahnya.
Desakan ini muncul menyusul data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang mencatat 80.060 kasus HIV dan 17.668 kasus AIDS secara kumulatif selama periode 2010–2024. Kasus HIV bahkan melonjak 100 persen dari 5.666 pada 2020 menjadi 10.405 kasus pada 2024.
Koordinator ALTRAS Jawa Barat, Iwan S. Amintrapadja, menyampaikan keprihatinannya terhadap lonjakan tersebut, terutama karena temuan 379 kasus HIV pada ibu hamil tahun ini yang menyebabkan penularan ke 855 anak usia 0–19 tahun.
“Data ini menunjukkan perlunya intervensi yang komprehensif, terutama untuk mencegah penularan dari ibu ke anak dan dari kelompok laki-laki berisiko tinggi,” ujar Iwan dalam keterangan pers, Sabtu, 10 Mei 2025.
Menurut Iwan, estimasi Kementerian Kesehatan pada 2021 menyebutkan terdapat sekitar 3 juta laki-laki berisiko tinggi di Jawa Barat.
Tanpa intervensi yang tepat, risiko penularan kepada pasangan dan anak-anak akan terus meningkat.
Ia juga menyoroti dibekukannya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jawa Barat sejak 2022. Padahal, Gubernur secara ex officio menjabat sebagai ketuanya.
Akibat pembekuan dan penghapusan anggaran dari APBD, berbagai program edukasi, pendampingan, serta survei HIV/AIDS tidak lagi berjalan optimal.
“Saat ini penanganan HIV/AIDS hanya sebatas ‘cari, temukan, obati’. Padahal, pencegahan di hulu jauh lebih penting,” tegas Iwan.
Ia menilai Dinas Kesehatan kewalahan karena harus menangani banyak program, sehingga tidak fokus pada isu HIV/AIDS.
Walaupun obat antiretroviral (ARV) sudah tersedia dan kini diproduksi di dalam negeri, obat itu hanya berfungsi menekan perkembangan virus, bukan menyembuhkannya.
Iwan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan HIV/AIDS, termasuk Dinas Pendidikan, lembaga keagamaan, akademisi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha.
ALTRAS mengapresiasi inisiatif Pemprov Jabar melalui program #Nyaah Ka Indung yang fokus pada kesehatan ibu dan anak.
Namun, menurut ALTRAS, program tersebut perlu diperkuat dan diperluas agar bisa menjangkau populasi rentan yang terdampak HIV/AIDS.
“Kenaikan kasus HIV/AIDS ini merupakan alarm bagi kita semua. Ini bukan sekadar isu kesehatan, tetapi ancaman bagi masa depan generasi,” katanya.
Rekomendasi ALTRAS untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat:
Perkuat Pencegahan Penularan Ibu ke Anak: Intensifkan skrining HIV pada ibu hamil dan lakukan intervensi efektif untuk melindungi bayi.
Perluas Edukasi Kesehatan Reproduksi: Sediakan pendidikan komprehensif dan berkelanjutan tentang HIV/AIDS bagi anak dan remaja.
Libatkan Perusahaan dalam Pencegahan HIV/AIDS: Terapkan program HIV/AIDS di tempat kerja untuk menjangkau kelompok laki-laki berisiko.
Integrasikan Program HIV/AIDS dengan Layanan Kesehatan Lain: Sinkronkan upaya penanggulangan HIV/AIDS dengan program seperti Nyaah Ka Indung agar hasil lebih optimal.
“ALTRAS siap bekerja sama dengan Pemprov Jabar dan berbagai pihak untuk menurunkan angka penularan HIV/AIDS. Kami mendesak Gubernur Jabar sebagai Ketua KPA agar segera bertindak,” pungkas Iwan. (Red)
