KANNIADVOKASI.ID – Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) kembali mendesak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) untuk menuntaskan proses hukum dalam kasus peredaran sianida ilegal yang melibatkan dua pengusaha, Ko Afandi dan Ko Alvin.
Desakan ini disampaikan menyusul konferensi pers yang digelar Bareskrim Polri di Surabaya terkait pengungkapan kasus tersebut, termasuk penyitaan ribuan drum sianida ilegal di wilayah Surabaya dan Pasuruan, Jawa Timur.
Ketua Divisi Utama Investigasi Khusus KANNI, Chandra E. Damopolii, menegaskan bahwa publik kini menantikan langkah konkret dari Polda Sulut dalam penanganan lanjutan kasus tersebut di wilayah hukumnya.
Ia mendorong Kapolda Sulut Irjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H. untuk memberikan instruksi tegas kepada jajarannya agar mengusut tuntas para pelaku dan memastikan tidak ada celah hukum.
“Bareskrim sudah menyampaikan hasil pengungkapan dan penyitaan barang bukti secara terbuka ke publik. Kini kami menunggu Polda Sulut untuk melakukan hal serupa di tingkat daerah. Ini penting agar penegakan hukum tidak terkesan tebang pilih,” tegas Chandra, Senin (26/5).
Menurut Chandra, penyitaan ratusan drum sianida di gudang-gudang yang tersebar di Sulut dan Gorontalo, termasuk di Minahasa Utara, menunjukkan skala besar kejahatan yang dilakukan.
Oleh karena itu, koordinasi pusat dan daerah harus solid agar kasus ini segera mendapat kepastian hukum.
Ia juga mengingatkan bahwa kasus ini menyangkut keselamatan masyarakat dan potensi pencemaran lingkungan, sehingga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Kami ingin proses hukum ini transparan, akuntabel, dan memberikan efek jera,” ujarnya.
Sebelumnya, Tim Bareskrim Polri berhasil menangkap dua pengusaha yang diduga kuat mengedarkan bahan kimia berbahaya tanpa izin resmi.
Penyitaan dilakukan terhadap ratusan drum sodium sianida, bahan kimia berklasifikasi sangat beracun. (Red)
